Audit Clinical Pathway

08/09/2014 oleh : mmr

dr. Windi Pertiwi, MMR

sumber gambar: www.bcbmedical.com

sumber gambar: www.bcbmedical.com

Clinical pathway (CP) adalah salah satu alat manajemen penyakit yang dapat mengurangi variasi pelayanan yang “tidak perlu”, meningkatkan outcome klinik, dan juga efisiensi sumber daya. Clinical pathway memberikan cara bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan evidence based medicine (EBM) ke dalam protokol lokal. Dengan adanya clinival pathway, pemberi pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik berdasarkan clinical guideline, sehingga dapat menentukan prosedur pemeriksaan klinik apa saja yang dapat digunakan serta pentalaksanaannya, dan menetapkan standar lamanya hari perawatan suatu penyakit (LoS). Selain itu, dengan diterapkannya clinical pathway, maka dapat dilakukan penilaian hubungan antara berbagai tahap kegiatan dalam clinical pathway, sehingga dapat dilakukan koordinasi antar multidisiplin yang terlibat  berdasarkan pedoman pelayanan pasien oleh seluruh pegawai rumah sakit. Jika clinical pathway dilaksanakan dengan baik, maka proses pengumpulan data-data penting yang diperlukan rumah sakit dapat dilakukan dengan mudah, menurunkan beban dokumentasi dokter, dan dapat meningkatkan kepuasan pasien.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa clinical pathway dapat digunakan sebagai alat kendali mutu rumah sakit sebagaimana salah satu tujuan akreditasi rumah sakit. Rumah sakit yang akan menggunakan clinical pathway sebagai alat kendali mutu harus benar-benar merencanakan, menyusun, menerapkan dan mengevaluasi clinical pathway secara sistematis dan berkesinambungan. Setelah menerapakan clinical pathway, maka pihak rumah sakit terutama manajemen harus melakukan evaluasi clinical pathway dengan jalan melakukan audit intensif dalam waktu yang ditentukan. Audit clinical pathway diperlukan guna:

1.  Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan CP dan evaluasinya;

2. Memfasilitasi penerapan PPK (Pedoman Praktik Klinis) serta evaluasinya. CP merupakan pengejawantahan dari PPK, di mana penerapan serta audit rutinnya secara tidak langsung akan mencipatkan sistem yang “memaksa” rumah sakit harus melaksanakan PPK dan secara rutin mengevaluasinya.

3. Mengurangi variasi yang tidak perlu dalam pelaksanaan praktik klinis. Agar CP efektif (tidak terlalu banyak variasi yang tidak perlu), maka sedari awal menyusun CP perlu ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi pasien dengan diagnosis yang sesuai dengan CP yang akan diterapkan. Pada tahap awal penerapannya, seluruh tambahan/ perbedaan dapat dicatat terlebih dahulu sebagai variasi untuk kemudian dapat dievaluasi dan diperbaiki dalam audit selanjutnya.

sumber gambar: www.v-dcpa.com

sumber gambar: www.v-dcpa.com

Clinical pathway dapat diterapkan dengan baik jika perjalanan suatu penyakit dapat diprediksikan, memiliki desain yang user friendly, serta didukung oleh manajemen RS. Audit yang efektif akan menemukan data-data mengenai kepatuhan penerapan CP, kendala-kendala penerapan CP, serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam CP yang akan diterapkan selanjutnya. Hal ini, selain bertujuan untuk menilai kesesuaian penyakit dan penalataksanaannya sebagai upaya kendali mutu juga berperan dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, pada biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu sehingga lebih efisien, tanpa merugikan pasien. Dalam pelaksanaan audit clinical pathway, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Koordinasi Komite Medis Bagian Mutu Dan Profesi dengan para SMF RS.
  2. Menentukan parameter yang akan diaudit, misal: penggunaan obat, terutama antibiotika; LoS suatu penyakit; pemeriksaan penunjang diagnostik yang digunakan; dan berbagai variasi yang terjadi selama pemberian pelayanan kepada pasien.
  3. Tentukan waktu pelaksanaan audit. Audit CP harus rutin dilakukan dalam waktu yang ditentukan, misalnya minimal 3 bulan sekali.
  4. Kumpulkan berkas rekam medis
  5. Pelaksanaan Audit. Dalam audit, hal  yang juga perlu diperhatikan adalah kepatuhan para pemberi pelayanan seperti dokter, ataupun perawat atau profesi lain dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan clinical pathway. Perlu diidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan CP.
  6. Buat laporan dan rekomendasi kepada direktur RS dan SMF. Setelah seluruh tahap tersebut di atas, lakukan dokumentasi yang bertujuan untuk pelaporan dalam pertemuan rutin manajemen dan direktur sehingga dapat dilakukan perbaikan/ revisi clinical pathway.

Dalam banyak hal, CP tidak selalu dapat diterapkan dan outcome klinis tidak selalu sesuai harapan sebagaimana yang tertuang dalam CP. Misalnya, tidak seluruh pasien appendicitis akut non-komplikata yang dilakukan apendiktomi dapat dipulangkan dalam waktu 3 hari sesuai yang disebutkan dalam CP. Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh:

  1. Perjalanan penyakit individual,
  2. Terapi tidak diberikan sesuai ketentuan (misalnya: tidak diberikan antibiotik profilaksis, desinfeksi medan operasi tidak efektif, dsb.),
  3. Pasien tidak dapat mentoleransi obat,
  4. Terdapat komorbiditas, dll.

Dalam kondisi seperti disebutkan di atas, fokus pelayanan kesehatan yang diberikan tetap harus bersifat patient centered care. Tenaga medis tidak dapat memaksakan pasien harus dirawat sesuai CP apabila tidak memungkinkan. Oleh karena itu, guna meningkatkan efektifitas CP sebagaimana telah disebutkan di atas, RS perlu menentukan topik CP berdasarkan jenis diagnosis/ tindakan medis yang spesifik dan predictable, menentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk meminimalisasi variasi yang tidak perlu, koordinasi yang efektif dengan seluruh staf terkait pelayanan kesehatan tertentu, memastikan tersedianya sarana-prasarana yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan sesuai CP, serta melakukan audit secara efektif dan berkesinambungan.

Sumber : Pelatihan Penyusunan Clinical Pathway Pra-Forum Mutu IHQN X.

Sharing is caring!