Kuliah Umum Direktur Pelayanan BPJS Pusat

Kuliah Umum Direktur Pelayanan BPJS Pusat

Jaminan kesehatan nasional (JKN) telah diterapkan di Indonesia dengan mendasarkan pada 3 azaz, yaitu kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai langkah untuk dapat menyelenggarakan JKN, pemerintah telah membentuk BPJS yang berkedudukan di bawah presiden. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dibagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Berbeda dengan BPJS ketenagakerjaan yang baru akan mulai beroperasi 1 Januari 2015, BPJS kesehatan telah mulai beroperasi sejak 1 januari 2014 sebagai peralihan dari PT. Askes. Berdasarkan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS, disebutkan bahwa BPJS kesehatan mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Hal ini disampaikan oleh drg. Fajri Adinur, MM selaku Direktur Pelayanan BPJS pusat dalam kuliah umum program MMR UMY pada 25 Oktober 2014. 

Dokter gigi alumni Universitas Indonesia ini memaparkan bahwa untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai badan penyelenggara program JKN, maka BPJS kesehatan memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan. Berdasarkan UU No.24 tahun 2011 pasal 10, tugas tersebut antara lain:

  1.  melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta,
  2. memungut, dan mengumpulan iuran dari peserta dan pemberi kerja,
  3. menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta,
  4. mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial,
  5. membayar manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial,
  6. memberikan informasi mengenai penyelengaraan jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat Indonesia.

drg. Fajri memaparkan bahwa, terdapat beberapa kekeliruan yang selama ini dipahami oleh rumah sakit tentang fungsi BPJS, diantaranya adalah tentang tarif INA-CBG’s. Berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2013 dijelaskan bahwa sistem pembayaran JKN adalah berdasarkan tarif INA-CBG’s, di mana besaran INA-CBG’s akan ditinjau oleh menteri sekurang-kurangnya tiap 2 tahun sekali. Tarif INA-CBG’s tersebut ditetapkan oleh menteri bukan oelh BPJS kesehatan yang berdasarkan pada hasil tim penentu tarif yaitu tim national case-mix center (NCC) yang berada dibawah Kementerian Kesehatan. Banyak rumah sakit yang pada awal penetapan tarif INA-CBG’s merasa bahwa klaim yang didapatkan terlalu kecil dibandingan dengan biaya pelayanan yang telah dikeluarkan. Hal ini menurut drg. Fajri dikarenakan Indonesia tidak mempunyai data yang baik tentang jumlah biaya real (real cost) pelayanan kesehatan dikarenakan sistem pembukuan RS yang belum tertata rapi, sehingga penetapan tariff INA-CBG’s hanya menggunakan data sebagian rumah sakit terutama rumah sakit pemerintah. Namun, Drektur Pelayanan BPJS Kesehatan ini memaparkan bahwa sepertinya Kementrian Kesehatan melalui tim NCC akan terus memberikan perbaikan tentang kesesuaian tarif INA-CBG’s yang akan diberikan kepada rumah sakit untuk mencegah rumah sakit mengalami kerugian.

Di akhir kuliah, drg. Fajriadinur, MM memberikan kesempatan diskusi kepada mahasiswa MMR UMY. Salah satu pertanyaan yang muncul dari mahasiswa adalah tentang bagaimana BPJS mencegah adanya penyelewengan dengan banyaknya dana yang dikelola oleh BPJS. drg. Fajri menjelaskan bahwa BPJS kesehatan memiliki sistem audit yang dilakukan oleh satuan pengendali internal (SPI) dengan penilaian berdasarkan key performance indicator. Selain itu BPJS akan membantu tim kendali mutu dan kendali  biaya yang berasal dari profesi, klinisi dan akademisi. (WP)

Materi presentasi selengkapanya dapat di lihat di Kuliah Umum BPJS.part1 dan Kuliah Umum BPJS.part2.