dr. Dwi Martiningsih, M.Kes.

dr. Dwi Martiningsih, M.Kes.

Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah telah menyelenggarakan Seminar dan Workshop BPJS Rumah Sakit dan Klinik Muhammadiyah pada 25-26 Oktober 2014 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II. Salah satu bahasan penting dalam acara ini adalah kerja sama antara BPJS kesehatan dan Muhammadiyah. Pada salah satu materi, dr. Dwi Martiningsih, M.Kes., Kepala Departemen Manajemen Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan memberikan pemaparan tentang kerjasama antara BPJS kesehatan dan Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada 23 Mei 2014, di Samarinda Kalimantan Timur, Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dalam dukungannya terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) telah melakukan MoU kerjasama antara PP Muhammadiyah dan BPJS kesehatan tentang optimalisasi fasilitas kesehatan milik Muhammadiyah dan sosialisasi dalam program JKN. Tindak lanjutnya, dalam acara kali ini, dr. Dwi Martiningsih, M.Kes. (BPJS) memaparkan bahwa maksud dan tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi perserta BPJS kesehatan melalui jaringan kesehatan yaitu klinik dan rumah sakit amal usaha kesehatan Muhammadiyah yang akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama tersendiri antara jaringan fasilitas pelayanan kesehatan milik Muhammadiyah dengan  dengan kantor cabang BPJS Kesehatan.

dr. Dwi Martiningsih, M.Kes. mengungkapkan bahwa dasar dari kerjasama ini adalah Perpres No. 12 Tahun 2013 pasal 35 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program JKN dan dapat memberikan kesempatan bagi pihak swasta dalam memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan. Hal ini membuka peluang bagi klinik dan rumah sakit amal usaha milik Muhammadiyah sebagai penyedia fasilitas kesehatan swasta dan bekerja sama dengan BPJS.

Namun demikian, BPJS dalam melaksanakan kerja sama dengan fasilitas kesehatan juga harus mempertimbangkan kecukupan antara jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah peserta yang harus dilayani. dr. Dwi Martiningsih, M.Kes. mengatakan bahwa trend peserta BPJS telah meningkat dari awal mulai diterapakannya BPJS. Saat awal tahun 2014, peserta BPJS baik PBI dan non-PBI adalah sejumlah 117.054.085 dan pada bulan oktober 2014 telah meningkat menjadi 129.316.371 peserta dengan trend yang terus meningkat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan peserta maka jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan yang dapat bekerja sama dengan BPJS juga meningkat. Hingga saat ini, jumlah rumah sakit swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS adalah sejumlah 617 rumah sakit dengan 36 rumah sakit berasal dari AUMKES yang sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Selanjutnya, dr. Dwi Martiningsih, M.Kes. memaparkan bahwa jika rumah sakit atau klinik milik amal usaha kesehatan Muhammadiyah lain yang belum melakukan kerjasama menginginkan kerjasama dengan BPJS, maka beberapa hal harus dipenuhi. Berdasarkan Permenkes No. 71 tahun 2014, fasilitas kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan BPJS kesehatan melalui kerjasama perjanjian yang dilakukan antara pemimpin/ pemilik fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan. Untuk dapat melakukan kerjasama maka dengan BPJS kesehatan, fasilitas kesehatan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Permenkes no 71 tahun 2013. Bagi klinik utama atau yang setara persyaratan yang harus dipenuhi adalah telah memiliki hal-hal sebagai berikut :

  1. Surat Ijin Operasional;
  2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
  4. Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, radiologi, dan jejaring lain jika diperlukan; dan
  5. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN.

Sementara itu bagi rumah sakit, persyaratan yang harus dipenuhi adalah telah memiliki hal-hal sebagai berikut

  1. Surat Ijin Operasional;
  2. Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit;
  3. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
  5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan;
  6. sertifikat akreditasi; dan
  7. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN.

Dengan selenggarakannya acara tersebut, diharapkan fasilitas kesehatan Muhammadiyah terus membenahi diri dan makin banyak pula yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan bekerjasama dengan BPJS. (WP)

 

 

Sharing is caring!