Milad UMY ke-33, Gelar Seminar Nasional “Implementasi BPJS dalam perspektif Yuridis dan Medis” – Part 2

Dari hasil “Monitoring dan Evaluasi Inpatient periode 1-31 Januari 2014″, disimpulkan  bahwa 13 Rumah Sakit Pemerintah yang dievaluasi rata-rata telah mendapatkan profit dari sistem BPJS, walaupun ada beberapa rumah sakit yang merugi. Selain itu, dalam evaluasi (tempat tidur) TT  untuk pelayanan JKN menggambarkan kondisi teresediaan TT 2013 yaitu kebutuhan TT untuk peserta JKN adalah 121.000 dimana TT RS Pemerintah sebesar 115.158 dan sisanya didapat dari RS Swasta sebesar 15.899 (Jumlah TT seluruh RS swasta 83.621). Hal ini dijelaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Prof dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc, Ph.D pada Seminar Nasional yang diakan oleh Panitia Milad UMY Ke-33 di Ruang Sidang Asri Medical Center Lantai 3 Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta, Sabtu (8/03/2014)

Wamenkes-RI-Prof.-dr.-Ali-Ghufron-Mukti-MSc-PhD, sumber gambar: sehatnegeriku.com

Wamenkes RI Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD,
sumber gambar: sehatnegeriku.com

Pada dasarnya jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan Health Fundamental Right yang berarti warga negara memiliki akses gratis terhadap pelayanan kesehatan, namun dalam penyelenggarannya tergantung sistem yang dipakai oleh masing-masing negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memakai sistem yaitu sebagian dibayar oleh pemerintah dan sisanya ditanggung oleh warna negara sehingga nantinya akan diberlakukan wajib pajak bagi anggota jaminan kesehatan. Demikian dipaparkan Wamenkes RI.

“Selama ini baik asuransi kesehatan maupun jaminan kesehatan hanya berfokus pada tindakan kuratif saja sehingga anggaran kesehaan akan selalau tinggi, selain itu orang sehat jarang mendapat alokasi anggaran” ujar Profesor Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) yang akrab disapa Prof Ghufron. “Hal tersebut menjadikan arah pengembangan kesehatan kuratif selama ini perlu berubah  menjadi kearah promotif dan preventif,” lanjutnya.

Prof. Ghufron menjelaskan bahwa sistem pelayanan kesehatan terdapat dua macam yaitu private goods  dan public health and goods. Pertama,  private goods yang merupakan jaminan kesehatan Upaya Kesehatan Primer (UKP) yang bertanggung jawab terhadap individu yang sakit. Sedangkan, public health and goods merupakan program kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap individu sehat dan DTPK. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan terdiri dari tiga pilar pemangku BPJS yaitu BPJS kesehatan, peserta JKN dan fasilitas kesehatan. “Agar tercipta win win situation maka ketiga pilar tersebut harus memiliki regulator, di mana pemerintah bertindak sebagai regulator (pembuat regulasi sistem pelayanan rujukan; standarisasi kualitas yankes, nakes, obat dan alkes; serta tarif pelayanan  kesehatan),” tutur Professor lulusan program doktoral Faculty of medicine, University of Newcastel, Australia.

peserta Seminar Nasional "Implementasi BPJS dalam Perspekstif Yuridis dan Medis"

peserta Seminar Nasional “Implementasi BPJS dalam Perspekstif Yuridis dan Medis”

Di kesempatan kali ini, dipaparkan bahwa model sistem pelayanan kesehatan BPJS merupakan model piramida di mana layanan primer terletak di paling dasar. Di sini layanan primer (puskesmas, dokter klinik pratama, rumah sakit tipe D) bertugas sebagai pengelola keluhan kesehatan, promotif, preventif, dan survaillance yang bertindak sebagai gatekeeper untuk menentukan kasus-kasus yang dapat ditangani pelayanan primer dan kasus yang harus dirujuk ke pelayanan sekunder. Sistem pembayaran pada pelayanan primer akan dilakukan dengan kapitasi yang dihitung per-kepala yang menjadi tanggung jawabnya. Pelayanan sekunder dan tersier (klinik utama dan rumah sakit) merupakan pelayanan yang ditangani oleh spesialistik  dan akan dibayar dengan sistem INA CBGs.

Kesiapan pemberi pelayanan kesehatan tergambar dalam peta jalannya kepesertaan menuju Universal Heatlh Coverage yaitu pada tahun 2012-2014 pengalihan peserta IPK Jamsostek Jamkesmas, Askes PNS, TNI Polri menjadi BPJS Kesehatan dan integrasi kepesertaan Jamkesda dan Askes komersial menjadi  BPJS Kesehatan pada tahun 2014-2019. Sejak 2014 dilakukan pengukuran kepuasan peserta berkala tiap 6 bulan dan kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun. “Dalam menyususn kebijakan saat ini baru lima tahun (Road Map), sedangkan Jerman perlu 100 tahun “  ungkap Prof. Ghufron yang merupakan mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada termuda yang menjabat pada usia 46 tahun.

“Besarnya tarif menggunakan sistem case-mix INA-CBGs ditentukan oleh koding diagnosis dan tindakan. Sehingga walaupun kasus sama namun urutan koding berbeda misalnya koding penyakit primer yaitu diabetes melitus dan koding penyakit sekunder yaitu appendicitis maka jumlah tarif yang keluar akan terpaut jutaan rupiah bila koding menjadi appendicitis sebagai diagnosis primer dan diabetes melitus menjadi  penyakit sekunder,” papar pembicara yang merupakan pakar Jamkesmas ini .

“Untuk mematangkan kesiapan sistem telah dipertimbangkan berbagai hal-hal yaitu kesiapan sistem rujukan di 12

sumber gambar: dinkes.surabaya.go.id

sumber gambar: dinkes.surabaya.go.id

propinsi, di mana didukung oleh pergub dan perda yang membahas mengenai penguatan sistem rujukan, pemenuhan sarana dan alat kesehatan untuk 50 RS rujukan regional dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun, program-program pelayanan kesehatan primer dalam upaya promotif dan preventif, panduan praktek klinik yaitu buku pedoman pelayanan bagi dokter di fasyankes primer, e-learning dan juga e-training, INA CBGs, dan HTA (health technology assessments),” dijelaskan oleh Wamenkes RI kepada audience yang sebagian merupakan pimpinan di berbagai amal usaha Muhamadiyah.

Di akhir sesi Prof. Ghufron menekankan kembali hal-hal yang perlu dikerjakan dengan baik agar kualitas pelayan kesehatan meningkat yaitu  pada pelaksanaan program JKN diperlukan penguatan sejak input yaitu sumber daya manusia di lembaga penghasil tenaga kesehatan, infrastruktur pelayanan kesehatan, terimplementasinya sistem kendali biaya dan mutu dengan keseluruhan perangkatnya, berjalannya sistem rujukan, kesiapan masyarakat dan seluruh komponen terkait. (EV)

Sharing is caring!