Alur Penyusunan CP

Alur Penyusunan CP

dr. Windi Pertiwi, MMR

Berdasarkan PERMENKES Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran termasuk di Rumah Sakit harus sesuai dengan standar. Standar tersebut meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPM (Standar Pelayanan Medis). PNPK merupakan standar pelayanan kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh menteri, sementara SPM dibuat dan diterapkan oleh pimpinan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan perlu menyusun langkah pelayanan yang lebih detail yang diberikan pada masing-masing pasien berdasarkan PNPK dan SPO yang diwujudkan dalam clinical pathway.

Clinical pathway adalah sebuah pemetaan mengenai tindakan klinis untuk diagnosis tertentu dalam waktu tertentu, yang mendokumentasikan clinical practice terbaik dan bukan hanya clinical practice sekarang. Clinical pathway yang diterapkan dengan baik dapat menjadi “alat” kendali mutu pelayanan kesehatan RS. Di sisi yang lain, dalam era JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan kini, penerapan clinical pathway dapat menjadi salah satu upaya kendali biaya. Biaya yang dikeluarkan dari pemberi pelayanan kepada pasien dapat dihitung berdasarkan clinical pathway dan dibandingkan dengan tarif INA CBG’s yang telah ditetapkan. Sehingga, jika biaya pelayanan yang diberikan kepada pasien melebihi tarif INA CBG’s yang telah diterapkan maka rumah sakit dapat segera mengupayakan efisisensi, tanpa perlu melakukan Fraud.

Setelah memahami pentingnya clinical pathway, masalah baru yang muncul adalah bagaimana membuat clinical pathway dengan benar? Clinical pathway masih merupakan hal yang baru bagi sebagian besar  rumah sakit di Indonesia. Di sini akan dibahas langkah-langkah dalam membuat clinical pathway yang mungkin dapat berguna bagi rumah sakit.

1. Menentukan Topik

Topik yang dipilih terutama yang bersifat high volume, high cost, high risk dan problem prone. Dapat pula dipilih kasus-kasus yang mempunyai gap yang besar antara biaya yang dikeluarkan dengan tarif INA CBG’s yang telah ditetapkan.

2. Menunjuk koordinator (penasehat multidisiplin)

Kordinator utama bertugas sebagai fasilitator, sehingga tidaklah harus memahami clinical pathway secara konten. Sebelum menunjuk koordinator, terlebih dahulu dikumpulkan anggota yang berasal dari berbagai disiplin yang terlibat dalam pemberi pelayanan pasien. Tim multidisiplin tersebut wajib menyampaikan item-item pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan SPO kepada masing-masing tim profesi dan mengikuti rangkaian rapat dalam kelanjutan membuat clinical pathway.

3. Menentukan Pemain Kunci

Pemain kunci adalah siapa saja yang terlibat dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien. Misal, pemain kunci dalam pemberian pelayanan kepada pasien Appendicits Akut tanpa komplikasi adalah dokter umum, dokter spesialis bedah, dokter spesialis anastesi, perawat, dan ahli gizi.

Langkah Penyusunan CP

Langkah Penyusunan CP

4. Melakukan Kunjungan Lapangan

Setelah menentukan anggota dalam penyusunan clinical pathway, maka selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan untuk mencari pedoman praktik klinis (PPK), misalnya dalam bentuk SPO atau SPM dan SAK (Standar Asuhan Keperawatan). Kunjungan lapangan dilakukan agar dapat menilai sejauh mana pelayanan yang didapatkan oleh pasien. Juga menilai hambatan yang terjadi di bangsal dalam menjalankan SPO atau SPM sehingga dapat dibuat rekomendasi dalam menyusun clinical pathway.

Dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, dapat pula dilakukan dengan melakukan benchmarking terhadap penerapan clinical pathway di tempat lain. Perlu diingat bahwa, clinical pathway untuk kasus dengan diagnosis yang sama yang diterapkan di rumah sakit lain belum tentu dapat serta-merta diterapkan di rumah sakit kita. Hasil benchmarking perlu dipadukan dengan kemampuan manajerial dan SDM RS serta kondisi-kondisi lain yang terkait.

5. Mencari Literatur

Dalam mencari literatur dapat mencari best practice dalam skala nasional yaitu PNPK, ataupun sumber-sumber guideline/ jurnal penelitian internasional dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing rumah sakit. Evidence Based Medicine diperlukan bilamana PNPK belum/ tidak dikeluarkan oleh organisasi profesi ybs.

6. Melaksanakan Customer Focus Group

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit sehingga, kesenjangan antara harapan dan pelayanan yang didapatkan pasien dapat diketahui dan dapat diperbaiki.

7. Telaah Pedoman Praktik Klinis (PPK)

Langkah awal dalam tahap ini adalah melakukan revisi PPK (SPM dan SAK), namun jika sebelumnya rumah sakit belum mempunyai PPK, maka PPK harus dibuat, karena tidak ada clinical pathway tanpa adanya PPK. Berdasarkan Permenkes. No 1438 tahun 2010, clinical pathway bersifat sebagai pelengkap PPK. Menurut Permenkes tersebut, PPK harus di-review setiap 2 tahun sekali, sehingga secara  tidak langsung pembuatan clinical pathway dapat meningkatkan kepatuhan review PPK.

8. Analisis casemix

Dalam pengembangan clinical pathway, perlu dilakukan mengumpulkan aktivitas-aktivitas untuk dikaitkan dengan besarnya biaya, untuk mencegah adanya Fraud. Dalam hal ini perlu dilakukan identifikasi LoS suatu diagnosis, biaya per-kasus, penggunanan obat apakah sudah sesuai dengan formularium nasional, maupun tes penunjang diagnostik suatu penyakit.

9. Menetapkan Desain Clinical Pathway serta Pengukuran Proses dan Outcome

Dalam menetapkan desain, hal yang terpenting adalah beberapa informasi yang harus ada dalam clinical pathway, yaitu kolom pencatatan informasi tambahan, variasi, kolom tanda tangan, serta kolom verifikasi dari bagian rekam medis. Kemudian, ditetapkanlah item-item aktivitas dari masing-masing penyakit sesuai dengan literatur yang telah dipilih dan disesuaikan dengan keadaan rumah sakit. Item aktivias ini sebaiknya mudah dimengerti, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam menjalankannya.

10.Sosialisasi dan Edukasi

Tahap terakhir dalam membuat clinical pathway adalah, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pengguna, dalam hal ini berbagai profesi yang berhubungan langsung pada pasien. Dalam tahap awal dapat dilakukan uji coba penerapan clinical pathway yang telah disusun guna mendapatkan feedback untuk mendapatkan bentuk yang user friendly serta konten yang sesuai dengan kondisi di lapangan dalam rangka mencapai kepatuhan penerapan clinical pathway yang lebih optimal. Sosialisasi clinical pathway ini harus dilakukan intensif minimal selam 6 bulan.

Perlu ditekankan bahwa clinical pathway adalah “alat.”  Efektifitas dalam kendali mutu dan kendali biaya amat tergantung pada user yang menerapkannya. Sehingga, perlu disusun strategi sedemikian rupa agar alat tersebut diterapkan sebagaimana mestinya dalam kepatuhan maupun ketepatan penggunaannya.

Semoga bermanfaat.

Sumber:

Pelatihan Penyusunan Clinical Pathway Pra-Forum Mutu IHQN X

Sharing is caring!