Gambar Raker

Yogyakarta – Tahun 2014 adalah awal tahun pemberlakukan sistem BPJS di Indonesia, RS daerah milik pemerintah wajib melakukan kerjasama dengan BPJS. Namun tidak demikian bagi RS swasta yang memiliki kebebasan dalam hal memilih untuk bekerja sama atau tidak dengan BPJS. Rumah sakit Islam Siti Aisyiah Madiun adalah salah satu rumah sakit amal kesehatan Muhammadiyah yang telah bekerja sama dengan BPJS.

Dalam Rakernas MPKU yang diadakan 2-5 Mei 2014 di Yogyakarta ini, dr. Sudijo M.Kes selaku direktur RSI Siti Aisyiah Madiun memaparkan bagaimana pelayanan peserta BPJS di RS yang dipimpinnya. Presentasi yang di satu sisi diharapkan akan mendapatkan masukan dalam hal perbaikan kekurangan yang ada, namun sebenarnya juga diharapkan memberikan motivasi dan masukan kepada amal usaha kesehatan Muhammadiyah lain.

 Dokter yang merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ini memaparkan bahwa dalam sistem tarif Diagnostic related Group (DRG) terdapat 4 hal penting yaitu clinical pathway, coding, costing dan teknologi informasi. DRG adalah sistem penetapan tarif yang berlaku di Indonesia yang saat ini telah berubah menjadi INA-CBGs yang merupakan sitem klaim tarif yang diterapkan dalam kerjasama dengan BPJS. dr. Sudijo menjelaskan bahwa dalam persiapan kerja sama dengan BPJS, RSI Siti Aisyah Madiun melakukan persiapan SDM dan membuat kebijakan tentang layanan pada peserta BPJS yang berbasis dalam 4 hal tersebut.

4 Pilar DRG/ CBG

4 Pilar DRG/ CBG

Direktur RSI Aisyiah Madiun menerbitkan Surat Keputusan Direktur No. 269 tahun 2013 yang memuat keputusan bahwa dilakukan pembentukan tim BPJS yang terdiri dari tim clinical pathway, tim coding, tim costing beserta tim IT. Kemudian, untuk memaksimalkan kemampuan tim BPJS tersebut, rumah sakit mengirimkan tim untuk mengikuti berbagai workshop dan pelatihan. Selain itu tim tersebut juga bertugas untuk membuat clinical pathway pada 5 kasus terbanyak pada masing-masing spesialis. Langkah lainnya yang dilakukan untuk persiapan kerjasama dengan BPJS, RSI Aisyah Madiun membuat software kendali biaya BPJS, sosialisasi BPJS kepada seluruh karyawan RSI Asyiah Madiun dan dokter mitra baik tentang kebijakan BPJS maupun tarif Ina CBGs. Selain itu, RSI ini juga telah mempunyai kebijakan tentang pembagian jasa medis pasien peserta BPJS.

dr. Sudijo M.Kes menambahkan bahwa dalam pelaksanaan BPJS terdapat beberapa ketentuan, yaitu tarif klaim yang berbeda antara kelas 1,2 dan 3 yang merupakan berupa tarif pelayanan yang bersifat prospektif (sudah diketahui sebelum dilayani) dan tarif yang berlaku (tarif sejak pelayanan awal baik di unit rawat jalan maupun IGD) untuk pasien rawat inap.

Dalam hal ini tarif prospektif berbeda dengan fee for service, jika pada fee for service tarif biaya yang didapatkan rumah sakit equivalen dengan LOS, namun pada sistem tarif prospfektif terdapat titik impas yang diupayakan dicapai dalam pemberian pelayanan peserta BPJS, karena jika LOS berada di atas titik impas, maka rumah sakit tidak akan mendapatkan profit, bahkan berpotensi untuk mendpatkan rugi, karena biaya yang dikeluarkan semakin banyak sementara klaim biaya yang didapatkan tetap.

Slide2

Dalam hal kunjungan pasien, jumlah pasien BPJS di RSI Aisyiah Madiun dari Januarai-Maret 2014 adalah sekitar 32 %. Dari 32% pasien tersebut, 47%-nya adalah pasien BPJS kelas 1,  34% adalah pasien BPJS kelas 2, dan 19% adalah pasien BPJS kelas 3. Dan dari jumlah tersebut sekitar 44,3% pasien naik kelas yang diikuti dengan cost sharing. Beliau menyatakan bahwa untuk saat ini cost sharing dapat digunakan sebagai subsidi silang untuk menutupi biaya pelayanan peserta BPJS yang biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit melebihi klaim yang ditentukan oleh BPJS. Cost sharing yang diterima rumah sakit adalah selisih biaya yang muncul dari tarif klaim yang ditanggung berdasarkan jenis kelas kepersertaan BPJS. Dalam PERPRES No. 111 tahun 2013 juga diatur tentang cost sharing dalam hal pasien peserta BPJS yang melakukan “naik kelas.”

Di akhir presentasi, dokter lulusan Universitas Airlangga ini menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pemberian pelayanan peserta BPJS yaitu tarif operasi yang perlu disesuaikan karena tidak adanya perbedaan tarif antara operasi Cito/ Khusus, diagnosa harus sesuai ICD X dan ICD IX CM agar mendapatkan klaim yang sesuai, diagnosa secepatnya ditegakkan agar dapat menerapkan kontrol biaya namun tanpa melakukan fraud medis, juga diperlukan sistem yang baik dalam penetapan pada jasa medis. (WP)

Sharing is caring!