Dalam mendukung terselengggaranya Posbindu PTM, diperlukan pembiayaan yang memadai baik dana mandiri dari perusahaan, kelompok masyarakat/lembaga atau dukungan dari pihak lain yang peduli terhadap persoalan penyakit tidak menular di wilayah masing-masing. Puskesmas juga dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang potensial. Pembiayaan ini untuk mendukung dan memfasilitasi Posbindu PTM, salah satunya melalui pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan. Pembiayaan bersumber daya dari masyarakat dapat melalui Dana Sehat atau mekanisme pendanaan lainnya. Dana juga bisa didapat dari lembaga donor yang umumnya didapat dengan mengajukan proposal/usulan kegiatan. Pihak swasta dapat menyelanggarakan Posbindu PTM di lingkungan kerja sendiri maupun dapat berperan serta dalam Posbindu PTM di wilayah sekitarnya dalam bentuk kemitraan melalui CSR (Corporate Social Responsibility)/ Tanggung jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah Daerah setempat berkewajiban melakukan pembinaan agar Posbindu PTM tetap tumbuh dan berkembang melalui dukungan kebijakan termasuk pembiayaan secara berkesinambungan. Dana yang terkumpul dari berbagai sumber dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan Posbindu PTM seperti: 1) Biaya operasional PosbinduPTM, 2) Pengganti biaya perjalanan kader, 3) Biaya penyediaan bahan habis pakai, 4) Biaya pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan ( PMT), 5) Biaya penyelenggaraan pertemuan, 6)Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan, 6)Bantuan biaya duka bila ada anggota yang mengalami kecelakaan atau kematian.

Intervensi prioritas dalam pengendalian tembakau, nutrisi yang lebih baik, dan penanganan faktor risiko kardiovaskular, akan memberi manfaat bagi kesehatan ibu dan bayi dan memiliki efek positif pada risiko PTM berikutnya. Secara keseluruhan, biaya intervensi prioritas untuk PTM cenderung kecil, misalnya biaya tahunan untuk menerapkan tiga intervensi prioritas (pengendalian tembakau, pengurangan garam, dan pengobatan risiko kardiovaskular) di 23 negara dengan beban tinggi diperkirakan pada tahun 2007 adalah sekitar $ 6 miliar, menyiratkan komitmen global baru sekitar $ 9 miliar per tahun. Perkiraan ini sekarang diperbarui oleh WHO untuk 42 negara berpendapatan rendah dan berpenghasilan rendah. Pelaksanaan intervensi prioritas tidak memerlukan dana global yang baru. Dua tindakan terpenting adalah pengendalian tembakau dan pengurangan garam di semua negara. Untuk menerapkan intervensi prioritas lainnya, negara-negara perlu mencari sumber daya baru, yang bagi banyak orang akan sesuai dengan anggaran pelayanan kesehatan mereka yang ada dan berkembang, terutama jika mereka menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien dan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif seperti yayasan promosi kesehatan yang didanai dengan tambahan pajak alkohol dan tembakau. Mitra dan yayasan internasional memiliki peran khusus dalam mendukung tindakan intensif terhadap PTM. Mereka diharapkan dapat meningkatkan prioritas PTM dalam agenda pembangunan mereka, yang akan menghasilkan peningkatan pendanaan dan pendekatan inovatif untuk melengkapi sumber daya nasional yang ada. Komunitas global harus memanfaatkan kesempatan ini, dan mempertahankan momentum untuk mencapai tujuan menghindari kematian dan kecacatan PTM dini, sehingga meningkatkan kesehatan global di tahun-tahun mendatang (Beaglehole et al., 2011):

Aturan pengelolaan keuangan publik memiliki keterbatasan dalam penyaluran dana secara efektif untuk membayar penyedia layanan kesehatan (tingkat eksekusi anggaran yang rendah, keterlambatan pencairan, dll). Salah satu cara untuk meningkatkan cakupan adalah berfokus pada pendanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis (atau gratuités, yaitu layanan khusus untuk semua atau kelompok populasi tertentu), yang akhirnya diperluas ke paket yang lebih komprehensif (WHO, 2016). Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 100 pasien yang dianalisis, 44% adalah wanita dan 56% laki-laki. Rata-rata umur pasien 60,75 tahun dengan rentang antara 41 sampai 85 tahun. Biaya terapi total setiap pasien adalah Rp 208.500 per bulan, nilai terbesar adalah Rp 754.500. Biaya tertinggi adalah biaya obat (59,5%), diikuti biaya untuk mengatasi komplikasi (31%). Kontrol gula darah dengan menggunakan terapi kombinasi, terbesar adalah dengan sulfonilurea dan biguanid (44,62%). Kombinasi biguanid, α-glukosidase inhibitor, dan insulin menunjukkan biaya obat terbesar, yaitu Rp 571.000. Hipertensi, neuropathy, dan hiperlipidemia adalah komplikasi yang sering terjadi. Biaya untuk mengatasi komplikasi terbesar adalah pasien dengan komplikasi hipertensi dan retinopathy, yaitu sebesar Rp 754.500.
Kecilnya alokasi dana diduga berkontrbusi pada menurunnya luaran pembangunan kesehatan tersebut.

Alokasi dana APBD kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan minimal sebagaimana amanat UU Kesehatan No 36/2009, Pasal 171 Ayat (2) yang menyebutkan “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. Namun implementasi dan efektifitasnya harus diperbaiki. Program BOK di keluarkan pada tahun 2010 dan mengusung tujuan meningkatkan status kesehatan, menjadi sumber pendanaan penting di Puskesmas. Sayangnya pencairan dana sering telat karena birokrasi. Dana BOK masuk PAD yang penggunaannya melalui mekanisme penganggaran. “BOK turun dari APBN melalui Kementerian Kesehatan untuk dialokasikan kepada Pemda, Kota/Kabupaten. Selanjutnya Pemda meneruskan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggran untuk kemudian diteruskan ke Puskesmas “. Jalur birokrasi (Pemda ke Dinkes dan selanjutnya ke Puskesmas) seringkali dinilai sebagai sumber keterlambatan. Tanpa advokasi, dana yang seharusnya masuk pos kesehatan melesat ke tempat lain. “Penambahan alokasi dana dianggap pembebasan PAD untuk kesehatan“. Akibatnya daerah mengalokasikannya ke pos-pos diluar kesehatan karena menganggap sudah ada alokasi dana BOK. Contoh kasus, alokasi dana APBD kesehatan di NTT turun pada 2010. Komitmen muncul setelah berbagai advokasi dilakukan sehingga pada tahun 2011, lebih dari dua pertiga kabupaten di NTT sudah mengalokasikan APBD lebih dari 10 persen untuk kesehatan (Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening, 2016)

 

Reference

Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (2016) Pendanaan Kesehatan: Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan – AIPHSS. Available at: http://aiphss.org/id/health-financing-increasing-the-effectiveness-of-health-financing/ (Accessed: 21 January 2018).

 

Beaglehole, R. et al. (2011) ‘Priority actions for the non-communicable disease crisis’, The Lancet. Elsevier Ltd, 377(9775), pp. 1438–1447. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60393-0.

 

WHO (2016) ‘WHO | Health financing’, WHO. World Health Organization. Available at: http://www.who.int/csr/disease/ebola/health-systems-recovery/health-financing/en/ (Accessed: 18 January 2018).