Oleh: Nur Hidayah

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah memikirkan hal itu dan mencantumkannya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, di antaranya dengan mendirikan rumah-rumah sakit pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Untuk mengatur penyelenggaraan rumah sakit tersebut dibuatlah Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai organisasi atau institusi, baik rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun rumah sakit yang diselenggarakan oleh masyarakat yang disebut rumah sakit swasta, berbeda dengan organisasi atau institusi lain karena rumah sakit memberikan atau dalam istilah bisnisnya adalah menjual jasa pelayanan kesehatan yang menjadi hak setiap orang. Namun demikian, rumah sakit juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kesehatan, seimbang dengan hak dan kewajiban masyarakat yang dilayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai harapan untuk selalu sehat, terhindar dari berbagai penyakit, tetapi harapan tersebut tidak selalu terwujud. Ada kalanya orang karena berbagai penyebab menjadikannya sakit, yang tidak dapat diobati sendiri atau diobati di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, atau Dokter Keluarga) sehingga perlu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut atau rujukan yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan paripurna untuk perorangan tergantung dari kondisi kesehatan orang tersebut. Untuk pasien yang memerlukan pertolongan medis segera demi untuk menyelamatkan jiwanya atau untuk mencegah kecacatan, maka orang tersebut atau pasien langsung dilayani oleh Instalasi Gawat Darurat. Pasien yang penyakitnya masih tergolong ringan dilayani oleh Instalasi Rawat Jalan, sedangkan pasien yang kondisi kesehatan memerlukan pemantauan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pasien dan keluarganya, maka pasien tersebut perlu dirawat di Instalasi Rawat Inap. Harapannya, pasien sembuh dari penyakitnya dan kembali sehat seperti sedia kala atau lebih baik lagi setelah mendapatkan pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

Rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan (kuratif) kepada pasien yang menderita suatu penyakit, tetapi juga memberikan pendidikan pasien dan keluarganya untuk menjalankan hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya (promotif) agar terhidar dari berbagai penyakit atau tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit (preventif). Pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit setelah menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit, belum tentu kondisi kesehatannya pulih kembali dan dapat beraktivitas layaknya orang sehat. Di antara pasien ada yang sudah dibolehkan pulang, tetapi masih harus menjalani perawatan rehabilitatif atau pemulihan, dan tidak harus dengan cara dirawat di rumah sakit, untuk pasien-pasien tertentu yang memerlukan perawatan misalnya fisioterapi. Pelayanan kesehatan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tersebut disebut pelayanan kesehatan yang paripurna. Hal tersebut menjadi tugas rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada perorangan secara paripurna yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit yang dikelola pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, berhak menentukan jumlah dan jenis serta kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit. Rumah sakit juga berhak menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan untuk sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Setelah memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit berhak mendapatkan imbalan jasa dari pasien atau keluarganya, atau instansi yang menanggung pengobatan pasien. Untuk fakir miskin dan pasien yang tidak mampu membayar dibayar atau ditanggung oleh pemerintah (UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Dengan demikian selain rumah sakit mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga mempunyai hak yang seimbang dengan tanggungjawabnya. Dalam hak rumah sakit terkait dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan rumah sakit, terindikasi adanya otonomi rumah sakit untuk menjalankan manajemen rumah sakit agar lebih efektif dan efisien. Sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi dan tujuan rumah sakit. SDM rumah sakit menggunakan segenap tenaga, pikiran, dan waktunya untuk bekerja di rumah sakit sesuai dengan bidang keahliannya, perlu mendapat kompensasi yang berupa remunerasi. Dari mana rumah sakit membayar jasa SDM-nya? Untuk SDM yang berstatus sebagai egawai Negeri Sipil (PNS), mendapatkan gaji dari Pemerintah dan insentif dari rumah sakit sesuai kebijakan rumah sakit. Untuk SDM yang berstatus pegawai BLU/BLUD, sepenuhnya mendapatkan remunerasi dari rumah sakit. Rumah sakit bertanggungjawab atas kesejahteraan SDM-nya dan peningkatan kompetensi SDM-nya secara terus-menerus agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien-nya. Imbalan jasa dari pasien atau keluarganya sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang bersangkutan, baik secara langsung dari pasien atau keluarganya maupun tidak langsung melalui klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit. Adapun keuntungan rumah sakit atau kelebihan pendapatan rumah sakit setelah dikurangi seluruh pengeluaran operasional rumah sakit dan pajak, sebagian diinvestasikan kembali ke rumah sakit, sebagian sebagai pendapatan pemerintah pusat  atau daerah, sebagian lagi untuk meningkatkan kesejahteraan SDM rumah sakit.

Rumah Sakit, pasien dan keluarganya (masyarakat), dan pemerintah/pemerintah daerah adalah tiga pemangku kepentingan (stakeholders) utama rumah sakit yang harus mendapatkan nilai atau manfaat yang seimbang dengan perannya masing-masing. Bagaimana penciptaan nilai pada tiga stakeholders rumah sakit tersebut? Pemerintah bertanggungjawab mendirikan rumah sakit dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk mendirikan rumah sakit (swasta) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pemerintah dan pemerintah daerah harus membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit, melindungi rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggungjawab, juga melindungi masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bagi fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Manfaat yang diperoleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan pemerintah dan pemerintah daerah. Manfaat bagi SDM rumah sakit adalah terpenuhinya kebutuhan dan harapannya, yaitu kebutuhan fisik, psikis, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri (Hirarki kebutuhan Maslow) yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Sedangkan manfaat bagi pasien dan keluarganya, setelah pasien sembuh dari sakit, pasien dapat beraktivitas kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat, melakukan kegiatan ibadah, kegiatan ekonomi, politik, dan sebagainya sehingga berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan perannya masing-masing. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, pasien merasa puas dan jika suatu saat memerlukan pelayanan kesehatan, pasien tersebut akan kembali lagi menggunakan jasa rumah sakit itu serta merekomendasikan orang lain untuk ke rumah sakit itu jika suatu saat memerlukan pelayanan kesehatan. Dari penciptaan nilai tersebut memberikan keuntungan bagi rumah sakit sebagai organisasi, yaitu rumah sakit terus tumbuh dan berkembang.

 

Referensi:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.