sumber gambar: itsfg.com

sumber gambar: itsfg.com

Masih dalam rangkaian materi Seminar Tax Planning Program pascasarjana manajemen rumah sakit UMY, salah satu materi yang sangat penting disampaikan oleh  Alex Murtin, SE, M.Si, Ak, CA. Dalam pemaparannya akuntan yang juga lulusan UMY ini menyampaiakn bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh wajib pajak dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi menambah kekayaan wajib pajak dengan nama atau bentuk apapun. Maka dengan ditetapkan peraturan yang mengatur diwajibkannya pajak bagi penghasilan para wajib pajak yang diatur dalam PPh 21, 25 dan beberapa PPh lainnya, manajer rumah sakit harus memahami manajemen keuangan terkait pajak.

Terdapat hubungan antara biaya dan penghasilan. Jika suatu badan usaha penghasil laba menganggap “biaya” maka penerima harus mengakui sebagai “penghasilan” dan juga sebaliknya jika suatu badan usaha penghasil laba tidak menganggap sebagai “biaya” maka penerima tidak mengakui sebagai “penghasilan.” Untuk itulah diperlukan suatu manajemen pajak, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran suatu perusahaan dalam hal pembayaran pajak. Salah satu manajemen pajak adalah tax planning. Sebagai suatu pengahasil jasa yang menghasilkan laba, maka rumah sakit memerlukan tax planning.

Tax planning adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penghematan pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Alex Murtin, SE, M.Si, Ak, CA. menerangkan bahwa tax planning ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya, dengan cara antara lain membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak. Sehingga dengan melakukan tax planning didapatkan manfaat penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat kurangi.

Tax-Planning2

Materi Sesi ke-2 oleh Bapak Alex Murtin, SE, M.Si, Ak, CA.

Namun, di akhir pemaparannya Alex Murtin, SE, M.Si, Ak, CA. menyampaikan bahwa tax planning juga memiliki hal tidak boleh diperkenankan. Di antaranya hal adalah memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan sebagian penghasilan, memperbesar beban usaha dengan membuat utang fiktif agar seolah-olah membuat beban fiktif yang tidak didukung dokumen yang memadai dan juga merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka memperkecil perhitungan PPh pasal 21, sementara di dalam perhitungan laba-rugi, “rugi” perusahaan ditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak.

Dengan demikian, tax planning adalah bagian dari manajemen pajak dalam rangka menciptakan manajemen keuangan yang efisien dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma yang berlaku. Sudah seharusnya RS memiliki tax planning guna menjaga keuangan RS yang sustainable dan dinamis. Tax planning dilakukan sendiri oleh RS malalui tim keuangan yang mengerti perpajakan, maupun dengan memiliki konsultan pajak yang terpercaya. (WP)

Sharing is caring!