Sebuah perusahaan atau bentuk badan usaha apapun, memerlukan kinerja yang baik dari komponen pendukungnya agar sukses. Tanpa dukungan tersebut, sebuah perusahaan akan kolaps karena tidak bisa berjalan dengan baik. Prinsip tersebut sebenarnya telah banyak dipahami dan merupakan common sense yang dimengerti oleh siapapun tanpa harus mengenyam pendidikan tinggi. Termasuk rumah sakit sebagai provider jasa kesehatan, keberhasilan dan masa depannya tergantung kepada kinerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan manajer RS. Sebagai organisasi yang kompleks, RS memiliki interaksi antar berbagai profesi, sehingga konflik bukan merupakan kelainan yang terjadi di RS melainkan merupakan karakteristik dari sebuah rumah sakit.

Meskipun demikian, nyatanya tidak banyak rumah sakit yang bisa dengan efektif menerapkan atau merealisasikan prinsip tersebut. Banyak usaha-usaha yang masih kecil menilai kinerja pegawai tanpa standar yang jelas. Umumnya, penilaian semacam ini didasarkan secara kasat mata atau “perasaan” saja. Padahal, untuk menilai produktivitas seorang karyawan, tidak bisa dilakukan dengan cara demikian.

Pada dasarnya, pengukuran atau penilaian kinerja bagi organisasi setidaknya memiliki tiga tujuan. Yakni, performance review, di mana perusahaan dapat membandingkan antara target dan realisasi sehingga dapat diketahui capaian selama satu tahun. Pada akhirnya dapat diketahui juga perubahan pada nilai perusahaan.

Lalu potential reviewdimana perusahaan dapat melihat potensi SDM yang dimilikinya di masa mendatang. Potential review menjawab pertanyaan, karyawan mana yang layak dipromosikan dan dikembangkan. Dan, yang terakhir adalah reward review, di mana perusahaan dapat memberikan apresiasi dan motivasi bagi karyawan secara objektif melalui penilaian kinerja agar dapat berkontribusi lebih baik lagi ke depannya. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti bonus, insentif, kenaikan gaji dan lainnya. Inilah yang sering ditunggu-tunggu karyawan.

Mengingat betapa pentingnya penilaian kinerja, maka perusahaan harus memastikan bahwa sistem penilaian kinerjanya andal. Penilaian kinerja harus praktis, terukur dan objektif mengukur dengan tepat siapa saja karyawan yang masuk kategori Excellent, Good, Average dan Poor. Dengan demikian perusahaan lebih tepat sasaran dalam memberikan reward dan punishment bagi karyawannya.

Dalam membangun sistem penilaian karya yang objektif memang bergantung dari beberapa hal, sebut saja metode penilaian yang digunakan, sumber data dan informasi penilaian, kepraktisan penilaian dan proses penilaian oleh penilai itu sendiri. Salah satu yang sering jadi keluhan karyawan dalam penilaian kinerja adalah proses penilaian yang dilakukan oleh penilai. Biasanya penilai bisa dari atasan, atasan dari atasan, rekan kerja ataupun pelanggannya langsung.

Karyawan merasa bahwa dirinya dinilai tidak cukup adil oleh penilai. Dampaknya adalah selain menurunnya motivasi karyawan, juga berdampak pada merenggangnya hubungan karyawan dengan penilai, khususnya dengan atasan. Untuk jangka panjang ini akan merugikan perusahaan, karena bisa berdampak pada terciptanya lingkungan kerja yang tidak harmonis yang berujung pada keluarnya karyawan potensial.

Asesmen yang tidak profesional seperti menilai produktivitas karyawan dengan meminta pendapat rekan kerja sebenarnya bisa dihindari dengan sistem penilaian yang lebih jelas.

Ada dua ukuran kinerja yang pada umumnya dilakukan sebagai pengukuran kinerja, yaitu Key Performance Indicator(KPI) dan Key Behavioral Indicator (KBI). Buatlah dua ukuran di atas menjadi lebih terukur. KPI dibuat kuantitatif ketimbang kualitatif. Bagi perusahaan yang sudah mengadopsi Balanced Score Card (BSC) mungkin sudah dapat dipastikan bahwa ukuran kinerjanya sudah kuantitatif. Namun, bukan berarti tanpa BSC kita tidak bisa membuat ukuran yang kuantitatif.

Sistem KPI akan membuat penilaian yang dilakukan benar-benar objectitive dan bisa menyeleksi mana karyawan yang benar-benar produktif dan mana yang tidak. Namun, tentu saja indikator yang digunakan harus benar-benar berkualitas.

Untuk KBI, memang sejauh ini masih bersifat kualitatif. Namun, sebaiknya ukuran penilaian KBI dibuat spesifik mungkin untuk menggambarkan perilaku yang akan dinilai. Buatlah indikator-indikator perilaku yang dapat diobservasi (observable behavior). Sebagai contoh, lebih baik menggunakan indikator perilaku ‘karyawan yang bersangkutan menyelesaikan laporan penjualan H-1 dari waktu yang ditetapkan’ ketimbang menggunakan indikator ‘karyawan yang bersangkutan sangat rajin’.

Penilai akan lebih mudah mengobservasi indikator perilaku yang pertama, karena menggambarkan perilaku yang lebih spesifik dan terukur. Sementara ‘sangat rajin’ akan multitafsir dan membingungkan penilai.

 

-Qurratul Aini-