dr. Arlina Dewi, M.Kes, AAK

sumber gambar: www.duniaberbicara.com

sumber gambar: www.duniaberbicara.com

Pemerintah Indonesia, sejak Januari 2014 telah mulai menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan. Target pencapaian Universal Health Coverage dalam kepesertaan diharapkan bisa mencapai 100% pada akhir tahun 2019.  Dimulai dengan kepesertaan dari Jamkesmas yang disebut  PBI (Penerima Bantuan Iuran) sekitar ±40% jumlah penduduk, dan ± 20% lagi berasal dari peserta Askes, peserta Jamsostek, peserta Asabri, dll. Akhir 2014 ini diharapkan seluruh pekerja formal sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Tantangan terbesar dari pencapaian UHC Kepesertaan ini justru pada pekerja informal, terutama pekerja informal yang berada di daerah pedesaan/ rural dan tidak termasuk penerima PBI. Meskipun sifat kepesertaan “mandatory”, apakah pada masyarakat tersebut, seperti petani, nelayan, dll di area rural bersedia membayar premi asuransi?

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan antara lain untuk mengetahui perbedaan penerimaan masyarakat area urban dan rural terhadap penerimaan jaminan kesehatan nasional di 6 (enam) Kabupaten/ Kota yang berasal dari 3 (tiga)  Propinsi di Indonesia yang masing-masing mewakili 3 kapasitas fiskal daerah yang berbeda-beda. Ketiga Propinsi tersebut adalah  Prop. NTT (Kab.Kupang dan Kota Kupang), Prop. Sulawesi Selatan (Makasar dan Kab. Sinjai) serta DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Timur), dengan jumlah sampel penelitian 1289 orang.

Sumber Gambar: Panduan Pelayanan bagi Peserta BPJS Kesehatan

Sumber Gambar: Panduan Pelayanan bagi Peserta BPJS Kesehatan

Hasil studi menunjukkan bahwa ternyata masyarakat di daerah rural  memiliki sikap setuju yang lebih tinggi  (p<0,001) dari masyarakat di daerah urban terhadap  kewajiban keikutsertaan jaminan kesehatan nasional dan  membayar premi dan iur biaya di luar paket jaminan  (1) Faktor-faktor yang berkorelasi terhadap kesediaan membayar premi antara urban dan rural berbeda.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah kesediaan membayar premi masyarakat rural yang sebagian besar pekerjaannya adalah informal seperti petani dan nelayan ini akan tetap lebih baik dari urban bila Pemerintah telah menetapkan premi mandiri sebesar Rp 25.500/orang/ bulan, sedangkan untuk golongan pekerja formal hanya 0,5% gaji tetap/keluarga/bulan (bila UMR Rp 1,2 juta maka nilainya Rp 60.000/ bulan sudah untuk 5 orang). Akankah golongan informal yang tidak memiliki penhasilan tetap dan tinggal di rural dengan akses pelayanan kesehatan terbatas  akan memiliki WTP (willingness to pay) membayar premi BPJS Kesehatan?

Further reading:

Dewi A, Mukti AG, Murti B. ‘Differences in attitude of urban and rural residents in accepting National Health Insurance,’ Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 2014;4(14):32-9. Dapat didownload di : http://www.iiste.org/Journals/index.php/JBAH/article/view/13974/14047

Sharing is caring!