Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Pelaksana Jaminan Nasional

JKN, Sumber : http://img.okeinfo.net/dynamic/content/2014/02/20/482/943941/mZTjbWM0ed.jpg?w=400

JKN, Sumber Gambar : http://img.okeinfo.net/dynamic/con-tent/2014/02/20/482/943941/mZTjbWM0ed.jpg?w=400

JKN telah dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)1 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS2. Berdasarkan undang-undang tersebut seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui badan pelaksana jaminan sosial (BPJS)2. Pelaksanaan SJSN yang dilokomotori oleh BPJS yang merupakan transformasi dari PT ASKES2. Pada tahap awal BPJS akan melakukan pembiayaan kesehatan bagi peserta ASKES dan juga peserta Jamkesmas, namun pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia akan menjadi peserta BPJS melalui sistem iuran. Proses pembayaran klaim pembiayaan oleh BPJS kepada pelaksana pelayanan kesehatan (PPK) dalam hal ini salah satunya adalah rumah sakit adalah berdasarkan tarif klaim yang berdasarkan pada Case base Groups (CBGs). Untuk itulah rumah sakit dituntut melakukan efisiensi dan mempertimbangkan efektivitas pelayanan tanpa mengurangi mutu pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelayanan rumah sakit dalam hal ini pasien.

Unit Cost, pengorbanan jasa pelayanan

Untuk mendapat suatu output yaitu suatu jasa pelayanan atau barang diperlukan suatu pengorbanan yang dapat berupa uang, barang, waktu atau kesempatan yang disebut biaya3. Di rumah sakit perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu jasa pelayanan disebut unit cost. Dengan mengetahui unit cost dapat ditentukanlah suatu tarif jasa pelayanan kesehatan tertentu. Meskipun tujuan rumah sakit bukanlah berorientasi laba seperti badan usaha lainnya, namun margin/ laba diperlukan oleh rumah sakit untuk mempertahankan konsistensi dan kontinuitasnya.

Terdapat banyak metode perhitungan unit cost, salah satu metode yang dianggap terbaik untuk activity based costing (ABC). Metode perhitungan ini didasarkan pada aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya RS. Dalam implementasinya, penggunaan sumber daya yang berdasarkan aktivitas haruslah memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari suatu aktivitas, karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka unit cost yang dihasilkan akan semakin tinggi4. Metode ABC dianggap lebih tepat digunakan di rumah sakit karena dapat mengatasi distorsi pada akuntansi biaya tradisional. Selain itu, dengan metode ini biaya overhead dan non-value added dapat diidentifikasi5.

Unit cost dalam pelaksanaan SJSN oleh BPJS

Penerapan SJSN di awal tahun 2014, membuat rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS harus mengikuti sistem penggantian biaya atau klaim berdasarkan case based groups. Konsekuensinya rumah sakit sebagai pelaksana dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas jasa pelayanan sehingga biaya yang dikeluarkan dapat dievaluasi sesuai klaim tarif yang telah ditetapkan oleh BPJS. Untuk itulah perhitungan unit cost menjadi salah satu tiang pelaksanaan pemberian jasa pelayanan oleh rumah sakit. (WP)

Referensi :

  1. Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  2. Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial.
  3. Thabrany, Hasbullah : Penetapan Tarif Rumah Sakit. Jakarta : Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Nomor 1 Volume 1; 1999.
  4. Hansen, Don R and Maryanne M Mowen : Akuntansi Manajemen. Jakarta : Salemba Empat; 2004.
  5. Baker J : Activity-Based Costing and Activity-Based Management for Health Care. United States : Aspen Publisher; 1998.

 

 

Sharing is caring!