Memasuki era desentralisasi atau dikenal dengan “big-bang decentralisation” yang dimulai pada 2001, Pemerintah Pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah (pemda). Khususnya dalam hal keuangan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antardaerah. Untuk itu Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan nature (sifat dasar) yang berlainan satu sama lain.2 Semua dana perimbangan tersebut disalurkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, dalam pengelolaannya pemda harus mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di samping itu, Pemerintah Pusat juga menyediakan pinjaman dan bantuan kepada pemda. Tujuan transfer dana, sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain, untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Hingga kini, dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah. Pada 2006, total transfer ke daerah secara nominal meningkat 47% dibanding tahun sebelumnya.3

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, daerah juga diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Pada 2006 Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK sebesar Rp11,6 triliun dan pada 2007 alokasinya meningkat tajam menjadi Rp17,094 triliun.4 Mulai tahun 2007, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang digunakan di daerah secara bertahap akan dilimpahkan ke daerah melalui mekanisme DAK. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dialokasikan kepada provinsi, sementara dana tugas pembantuan dapat dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Berbeda halnya dengan DAU, dan DBH, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan, DAK secara khusus diberikan kepada kabupaten/kota.

Sejauh ini yang sering menjadi fokus kajian adalah upaya optimalisasi sumber pendapatan, sementara kajian tentang optimalisasi pusat-pusat pengeluaran jarang dilakukan. Kajian tentang pelaksanaan dan dampak DAK, misalnya, belum banyak dilakukan. Dalam kaitan ini, pertanyaan yang kerap muncul adalah mengenai hal-hal sederhana seperti bagaimana mekanisme penyaluran dan pengelolaan DAK dijalankan. Meskipun ada beberapa kriteria dalam pengalokasiannya, proses akuntabilitasnya di tingkat nasional dan tingkat daerah belum banyak dipublikasikan. Dua peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, menjadi dasar baru bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan, khususnya keuangan (fiskal), di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, regulasi tersebut masih sering terganggu oleh peraturan perundangan tentang tugas dan fungsi departemen dan lembaga nondepartemen yang belum disesuaikan dengan regulasi baru yang menganut sistem desentralisasi tersebut. Peraturan perundangan tentang tugas dan fungsi departemen dan lembaga nondepartemen yang ada disusun di bawah nuansa sentralistis dengan kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan memutuskan berbagai hal di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar kewenangan pemerintahan sudah didesentralisasikan, struktur departemen dan lembaga nondepertemen tetap tidak berubah. Dari segi anggaran, mereka masih menguasai proporsi anggaran yang cukup besar, termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk urusan yang sebenarnya sudah didesentralisasikan.

Daftar Pustaka

Bappenas, BPS, dan UNFPA (2005) Proyeksi Penduduk Indonesia 2000–2025. Jakarta: Bappenas, BPS, dan UNFPA

Bappenas dan Direktorat Perekonomian Daerah (2006) ‘Pengolahan dan Analisis Laporan Monitoring Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).’ Jakarta: Bappenas dan Direktorat Perekonomian Daerah

Bappenas (2006a) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007. Buku II. Jakarta: Bappenas

Departemen Keuangan (2006) Nota Keuangan 2007. Jakarta: Departemen Keuangan

Departemen Keuangan (2007) Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah [online] <http://www.sikd.djpk.depkeu. go.id/>

Keputusan Menteri Kesehatan No. 7/Menkes/SK/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Tahun Anggaran 2007

Keputusan Menteri Keuangan No. 55505/KMK.02/2004 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2005