Milad UMY ke-33, Gelar Seminar Nasional “Implementasi BPJS dalam perspektif Yuridis dan Medis” –Part 3

Sabtu, 8 Maret 2014  dalam rangkaian Milad UMY Ke-33 diselenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Implementasi BPJS dalam perspektif Yuridis dan Medis.” Salah satu pembicara yaitu dr. Slamet Budiarto, SH, MH.Kes yang aktif sebagai dokter, konsultan hukum, dan direktur RS Islam Pondok Kopi Jakarta.

dr. Slamet  menerangkan bahwa landasan hukum mengenai implementasi JKN yaitu:

–           UU nomor 40 Tahun 2004,

–          UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS,

–          Perpes nomor 12 tahun 2012 tentang JKN,

–          Perpres nomor 111 tahun 2013  tentang perubahan Perpres nomor 12,

–          Permenkes 69 tahun 2013,

–          Permenkes 71 tahun 2013,

–          SE nomor 31,

–          SE nomor 32.

sumber gambar: m.postkotanews.com

sumber gambar: m.postkotanews.com

“Peraturan ini dibuat dalam waktu yang singkat sehingga dimungkinkan akan kembali muncul peraturan berikutnya untuk merevisi peraturan sebelumnya” ujar dokter yang aktif dalam kepengurusan MPKU Muhammadiyah periode 2010-2015 dalam bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga.

Dalam pelaksanaannya, implementasi dasar hukum tersebut banyak yang tidak sesuai, di antaranya mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Menurut peraturan, besarnya biaya ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu standar tarif yang di tetapkan oleh menteri, namun pada kenyataannya besarnya tarif INA CBGs sudah ditentukan oleh pemerintah tanpa negosiasi dengan fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing.

Dokter yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral IDI pada yahun 2012 ini juga menerangkan bahwa penentuan besarnya tarif perdiagnosis dan besarnya premi yang dibebankan kepada konsumen selama ini adalah berdasarkan asumsi-asumsi. Padahal, bila mengacu pada dasar hukum, penghitungan besarnya tarif ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan, indeks harga konsumen, dan indeks kemahalan daerah sehingga besarnya tarif akan berbeda pada masing-masing fasilitas kesehatan di setiap daerah. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara besarnya tarif INA CBGs yang ditentukan pemerintah dengan tarif yang sesuai dengan fasilitas kesehatan.

“Besarnya kenaikan tarif tidak berimbang dengan besarnya premi, di mana kenaikan premi yang dibebankan kepada konsumen naik 200-300% dan kenaiakan tarif hanya 20-40%. Selisih yang sangat besar ini menimbulan tanda tanya yang besar akan keberadaan selisih dana tersebut. Fakta yang lain memperlihatkan bahwa tarif hanya menguntungkan RS Pemerintah terutama RS tipe  A, RS  Pusat Rujukan  Nasional, RS Khusus Pusat Rujukan, RSUD, namun tarif akan merugikan RS Swasta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif yang tinggi pada setiap kenaikan jenjang tipe RS, tidak adanya biaya pegawai dan alkes di RS Pemerintah,” lanjut dr. Slamet pada seminar yang dihadiri oleh praktisi kesehatan, tenaga medis dan nonmedis.

dr. Slamet Budiarto, SH, MH.Kes  sumber gambar: idisurolangon.blogspot.com

dr. Slamet Budiarto, SH, MH.Kes
sumber gambar: idisurolangon.blogspot.com

Di akhir presentasinya, dr. Slamet menekankan bahwa pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan harus tetap mempertimbangkan mutu pelayanan yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Namun bila banyak rumah sakit swasta merugi, maka dimungkinkan akan banyak terjadi fraud dan pada akhirnya mutu pelayanan pada pasien akan berkurang.” “Jika dipaksakan, RS dan pelayan kesehatan swasta akan memberikan pelayanan substandard dan akan terancam MKPK, namun di sisi lain bila sesuai prosedur standar RS dan pelayan kesehatan akan terancam tutup.” Bersambung. (EV)