Milad UMY ke-33, Gelar Seminar Nasional “Implementasi BPJS dalam perspektif Yuridis dan Medis” –Part 4 (finish)

(10/03/14) BPJS sebagai lembaga yang telah bertransformasi dari PT ASKES mulai diimplementasikan sejak awal tahun 2014. Beberapa pertanyaan dalam bidang yuridis kemudian muncul, seperti bagaimanakah peraturan pelaksananaan UU BPJS dan status badan hukum BPJS? Dalam seminar nasional yang dilaksanakan di Asri Medical Center dalam rangkaian Peringatan Milad UMY yang ke-33, Dr. Susilowati, SH., M.Hum. selaku pembicara membahas lebih dalam implementasi BPJS dari perspektif yuridis.

Milad UMY ke -33

Milad UMY ke -33

Dr. Susilowati yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum UGM memaparkan, “BPJS dibentuk oleh Negara berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 dan Undang-Undang No 24 tahun 2011 sebagai lembaga untuk menyelenggrakan program jaminan sosial di Indonesia dalam hal jaminan kesehatan.”  Berdasarkan  UUD 1945 pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945, “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.” Hal ini menjadi landasan sehingga negara wajib melaksanakan hak dasar rakyat atas jaminan nasional. Sehingga muncullah undang-undang tentang SJSN yang dalam pelaksanaan-nya memerlukan badan hukum  yang melaksanakan jaminan sosial dalam hal jaminan kesehatan. Menurut pasal 7 ayat (1) UU No.24 tahun 2011, disebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum publik.

SJSN dikembangkan sebagai instrumen asuransi sosial dengan mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Dosen Fakultas Hukum UGM ini menambahakan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas. Selain itu, BPJS juga memiliki prinsip kepersertaan yang bersifat wajib, hal ini dikarenakan telah diamanatkan oleh undang-undang. Dana yang dikelola oleh BPJS adalah bersifat dana amanat, sehingga hasil pengelolaan dana jaminan nasional dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta. (WP)