Masih saja hangat pembicaraan mengenai JKN termasuk BPJS di dalamnya. Menurut Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 pada 1 Januari 2014 ada tiga golongan yang akan mengikuti sistem jaminan nasional yang pada bidang kesehatan diberikan wewenang kepada BPJS, yaitu ASKES, JAMSOSTEK, dan Jamkesmas yang kini beralih menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran). Diperkirakan dengan bergabungnya 3 golongan tersebut, BPJS dapat meng-cover sekitar 121 juta jiwa penduduk. Pada tahap akhir (1 Januari 2019) diharapkan seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta BPJS.

Untuk mencapai universal coverage, BPJS diatur dalam beberapa tahap. Setelah tahap awal di atas, berdasarkan Perpres Nomor 111 tahun 2013 mewajibkan kepesertaan BPJS pada tenaga kerja dengan pemberi kerja BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil pada 1 Januari 2015. Sedangkan tenaga kerja pada pemberi kerja usaha mikro diwajibkan menjadi peserta BPJS paling lambat tanggal 1 Januari 2016. Dengan demikian sekitar 80% penduduk Indonesia akan menjadi peserta BPJS dan akhirnya pada 1 Januari 2019 bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

rakernas

Melihat kondisi ini rumah sakit di Indonesia mau tidak mau harus ikut bekerjasama dengan BPJS, karena nanti-nya semua penduduk Indonesia akan menjadi peserta BPJS. Hal ini disampaikan oleh dr. Slamet Budiarto, SH,.MH sebagai salah satu pembicara dalam Rakernas MPKU 2014 yang diadakan di Asri Medical Center Yogyakarta.

Pada Rakernas MPKU yang dihadiri oleh perwakilan amal usaha Muhammadiyah  kesehatan  (AUMAKES) seluruh Indonesia ini, beliau memaparkan kenyataan bahwa nantinya seluruh penduduk Indonesia akan menjadi peserta BPJS maka amal usaha kesehatan Muhammadiyah harus mempunyai strategi implementasi untuk menghadapi hal tersebut. dr. Slamet Budiarto, SH,.MH yang merupakan mantan Sekertaris Jendral Ikatan Dokter Indonesia melanjutkan, bahwa sebagai amal usaha kesehatan Muhammdiyah dalam bekerjasama dengan BPJS, pelayanan kepada peserta harus dilaksanakan dengan tidak melanggar peraturan perundangan dan sesuai dengan syari’ah. Menurutnya, ada 2 hal yang dapat dilakukan sebagai persiapan dan strategi implementasi BPJS, yaitu simulasi koding dan manajemen pelaksanaan pelayanan pasien peserta BPJS. Simulasi koding dilakukan untuk mendapatkan koding diagnosa yang benar tentang diagnosa penyakit yang diderita pasien, namun harus dengan melibatkan dokter spesialis dan dokter rekam medis, karena selama ini koding hanya dilakukan oleh bagian rekam medis sehingga diagnosa yang diklaim ke BPJS tidak sesuai dengan diagnosa penyakit yang diderita pasien, yang akibatnya klaim yang diterima jauh dari biaya yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit. Selain pelibatan dokter spesialis dan dokter rekam medis diperlukan juga software yang menunjang koding.

Strategi implementasi pada era JKN yang kedua adalah manajemen pelaksnanaan pelayanan (MANLAK) pasien peserta BPJS. MANLAK ini harus diatur untuk semua pasien yang dimulai dari saat pasien masuk rumah sakit baik yang melalui bagian rawat jalan ataupun IGD. Perlu adanya sebuah pernyataan dari pasien yang menyatakan pasien adalah peserta BPJS atau bukan peserta BPJS. Maka, rumah sakit harus memliki MANLAK  yang jelas tentang pelayanan peserta BPJS yang pada intinya bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya tanpa melakukan hal yang merugikan pasien yang mungkin dapat menimbulkan malpraktik. (WP)

Sharing is caring!