Sabtu, 28 Maret 2014 – “Dalam menempuh pendidikan mahasiswa manajemen rumah sakit “setara” dengan residen spesialis, di mana terdapat dua fokus pembelajaran yaitu education dan training yang bertujuan mendapatkan tiga aspek yaitu pengayaan, pemahiran, dan pemandirian Diharapkan setelah lulus pendidikan MMR. mahasiswa nantinya sudah siap terjun ke lapangan. Untuk Mendapatkan ketiga aspek tersebut maka MMR perlu melakukan residensi di rumah sakit,” papar dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B, MARS, FinaCS, FICS yang merupakan salah satu dari 13 Surveyor KARS dalam kuliah umum pengantar residensi MMR UMY.

Dokter juga telah berkiprah di Muhammadiyah sejak tahun 1986 ini mengingatkan tujuan residensi mahasiswa MMR UMY. Tujuan residensi yang pertama yaitu memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis dan megambil keputusan ketika terjadi masalah di rumah sakit; kedua yaitu meningkatkan pemahaman tentang standar akreditasi baru dengan cara belajar di lapangan (RS). “Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer RS bisa dibantu dengan decission support system dengan menggunakan IT,”  ujar dokter yang ahli dalam akreditasi yang dalam keseharian disapa dr. Djoni ini.

Akreditasi RS versi KARS 2012

Akreditasi RS versi KARS 2012

dr. Djoni menekankan bahwa jargon akreditasi dalam globalisasi ada 4 yaitu transparansi, accountability, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Direktur RS harus mengetahui hukum termasuk per-undang-undang kesehatan. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dituangkan dalam undang-undang dan dokumen resmi lainnya. Salah satu regulasi pemerintah dalam pengendalian rumah sakit adalah dengan sistem akreditasi rumah sakit.

Akreditasi dilakukan secara berkala oleh lembaga  akreditasi nasional yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit), sedangkan akreditasi internasional dilakukan oleh JCI (Joint Commissions International). Bedasarkan Kepmenkes No. 012 tahun 2012, KARS adalah lembaga independent bukan bagian dari Depkes. Pengelolaan rumah sakit dalam perspektif standar akreditasi versi KARS 2012 adalah menjamin terlaksananya upaya-upaya untuk mencapai kualitas  pelayanan yang baik dan keamanan pada pasien (patient safety) melalui standar pelayanan pasien, standar manajemen, sasaran keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, sasaran MDG’s (Melenium Development Goals), dan sebagainya yang dituangkan dalam regulasi RS yaitu pedoman, panduan, SPO, dan program yang akan menjadi aturan main dalam rumah sakit. “Akreditasi adalah melihat pelayana pasien dalam perjalanan pasien masuk hingga pasien pulang, apakah sudah mematuhi aturan main atau belum. Aturan main disini adalah regulasi-regulasi yang dimiliki oleh rumah sakit,” ungkap dr. Djoni yang sudah menggeluti akreditasi selama 12 tahun.

Dokter jebolan fakultas kedokteran UI tahun 1978 ini menerangkan bahwa patient safety telah merubah konsep model asuhan pasien yang semula  menekankan dokter sebagai sentral (tenaga medis lainya hanya pendukung dokter) menjadi patient centered care di mana semua tenaga medis dan nonmedis berperan sama pentingnya dengan dokter dalam asuhan pasien. Dengan patient centered care maka patient safety akan terimplementasikan karena semua tenaga medis dan nonmedis bertanggung jawab secara langsung kepada pasien.

Swiss Cheese Patient Safety Model  Sumber Gambar: www.emeraldinsight.com

Swiss Cheese Patient Safety Model
Sumber Gambar: www.emeraldinsight.com

Patient safety bertujuan untuk mencegah terjadinya adverse event yang didalamnya terdapat KPC (Kejadian Potensial Cidera), KNC (Kejadian Nyaris Cidera), KTC (Kejadian Tidak Cidera), KTD (Kejadian Tidak Diinginkan), dan Kejadian Sentinel. Kejadian adverse event yang terjadi walau hanya satu, berarti telah menunjukkan kegagalan dalam banyak tahapan pelayanan/ system, sehingga semua unit yang terkait harus berusaha mematuhi aturan-aturan yang diterapkan rumah sakit.  “Kesalahan disebabkan oleh 75 % system, dan 25 % individu,” demikian dr. Djoni menerangkan betapa sistem yang baik harus dibangun guna mencapai patient safety. Untuk mencapai patient safety harus dibangun culture dalam organisasi RS, di antaranya adalah dengan no blame, no shame agar setiap kejadian bisa dievaluasi dan menjadi pelajaran bagi seluruh pihak.

Salah satu tujuan dari akreditasi rumah sakit adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Mutu rumah sakit dinilai oleh tim akreditasi dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang. “Akreditasi lebih bersifat quality assurance bukan quality control. Quality control yaitu apabila ada produk yang gagal maka produk tersebut dapat dibuang dan diganti dengan produk yang layak sepertin halnya pada perusahaan manufaktur, namun dalam quality assurance rumah sakit harus menjamin produksi dan pemanfaatan pelayanan dengan sebaik mungkin pada waktu itu juga, karena sekali pelayanan tidak baik maka tidak dapat diganti dengan pelayanan lainnya kepada pasien tersebut dengan kondisi dan kasus yang sama,” dijelaskan oleh dokter yang pernah menjabat direktur di beberapa rumah sakit ini.

Kepentingan rumah sakit mengikuti akreditasi adalah menjaga mutu, memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang, dan sebagai syarat kesiapan menjadi provider BPJS. “Apabila sistem BPJS sudah stabil nantinya maka pemerintah akan memilih provider yang berkualitas. Kualitas rumah sakit dapat dilihat dengan cepat dari akreditasi. Rumah sakit mau tidak mau harus terakreditasi agar dapat berpatisipasi dalam era Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN)” pesan dr. Djoni di akhir kuliah. (EV)