Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas yang terkait dengan kegiatan kesehatan. Limbah medis tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun atau disebut juga B3. Limbah medis dikategorikan limbah B3 bila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersiat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Limbah medis terdiri dari berbagai jenis dan memerlukan metode pengelolaan yang berbeda yaitu: infeksius, patologis, tajam, sistotoksik, farmasi, bahan kimia, logam berat, kemasan bertekanan, radioaktif, limbah cair (1).

Limbah Medis Sumber gambar : www.solopos.com

Limbah Medis
Sumber gambar : www.solopos.com

Limbah terbanyak dari fasilitas kesehatan adalah limbah domestik yaitu sebesar 80 %, sedangkan limbah Fasyankes yang lainnya dengan perincian yaitu; limbah tajam sebesar 1 %, limbah kimia dan farmasi sebesar 3%, limbah infeksius dan patologis sebesar 15%, thermometer dan tabung rusak sebesar 1% (2).
Limbah medis yang dihasilkan rumah sakit di Indonesia rata-rata sekitar 140 gr/tempat tidur/hari (3). Sampai Januari 2014 jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.249 RS dengan jumlah tempat tidur sebanyak 198.779 TT, sehingga dalam satu hari jumlah limbah medis yang dihasilkan sebanyak 77 ton limbah medis. Banyaknya limbah medis yang dihasilkan memerlukan badan pengawasan tersendiri agar limbah medis tidak berdapak pada lingkungan (2).
Kementerian Lingkungan Hidup melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam hal pengelolaan lingkungan, membagi perusahaan termasuk RS menjadi lima (5) yaitu: (4)
• Hitam: sengaja berbuat atau lalai menyebabkan pencemaran/ kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;
• Merah: upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak sesuai persyaratan yang ada pada peraturan perundang-undangan;
• Biru: telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang ada pada peraturan perundang-undangan;
• Hijau: telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
• Emas: telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup

Program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sebenarnya merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production). (4) Dari 2.249 rumah sakit di Indonesia, jumlah rumah sakit yang mengikuti PROPER sampai tahun 2013 yaitu sebanyak 106 RS atau 4,8 % dari total seluruh RS. Dari seluruh RS yang mengikuti PROPER didapatkan 3 RS masih dalam kriteria hitam, 78 masuk kriteria merah, 25 masuk dalam kriteria biru (2). Hal yang menjadi masalah antara lain:
• Insinerator (ijin yang belum keluar, insinerator tidak sesuai kriteria),
• TPS Limbah B3 (TPS tidak sesuai kriteria, belum memahami kriteria TPS),
• Pencataan Limbah B3 (sistem pencatatan dan pelaporan kurang baik, belum memahami cara pencataan dan pelaporan limbah B3),
• Dokumen Lingkungan (belum meliki dokumen lingkungan belum melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Alur pengelolaan limbah medis yaitu: pengurangan, pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, pengelolaan akhir. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka dari semua tahapan harus dimonitoring secara ketat. Berdasarkan pertemuan Semiloka “Peran Teknik Perumahsakitan dalam Memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit di Bidang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan” di Jakarta (20 Maret 2014) menurut Kementerian Kesehatan dijelaskan bahwa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan limbah medis antara lain yaitu pengurangan atau pembatasan dan tata keloa barang, pemilahan limbah sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya, meggunakan kembali, dan atau mendaur ulang, insinerasi dengan panas yang optimal, penggunaan teknologi alternatif selain insinerasi, serta bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah memiliki perijinan (2).

Metode Pengolahan Limbah Medis

Metode Pengolahan Limbah Medis

Rumah Sakit juga perlu mereduksi banyaknya limbah yang harus dipilah. Rumah sakit harus tertib dalam memilah limbah, dimulai dari awal limbah diproduksi yaitu oleh tenaga kesehatan dan pasien. Sebagian besar limbah RS bukanlah 3B, namun dengan pemilah pada tahap awal yang tidak tepat dapat meningkatkan jumlah sampah 3B akibat kontaminasi. Hal ini akan semakin berbahaya terutama bagi masayarakat sekitar RS manakala limbah 3B ternyata tidak ditangani dengan benar. Rumah sakit harus menyediakan tempat penampungan sampah/ limbah yang berbeda sesuai dengan kelompoknya sehingga dapat meringankan beban kerja pada tahap pemilahan dan mengurangi kesalahan pengelompokan jenis limbah. Tenaga kesehatan adalah kunci penting dalam pembatasan dan pemilahan limbah di tahap awal, tenaga medis dapat memilah limbah medis dan domestik, kemudian dari limbah medis dipilah lagi sesuai dengan jenis dan karakteristiknya sehingga mempermudah tahap pengolahan selanjutnya, termasuk memisahkan jarum dan spuit dengan alat yang sesuai. Manajemen rumah sakit juga perlu secara ketat memonitor kegiatan tersebut, bila terdapat kesalahan dalam peletakan limbah sesuai kelompoknya lebih baik langsung dievaluasi kepada unit yang terkait.
Terkait dengan akreditasi RS versi KARS 2012, terdapat salah satu bab yang mempersyaratkan pengelolaan limbah B3 dengan benar. Bab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang terdiri dari 8 fokus area sebenarnya telah menuntut RS salah satunya dalam menyikapi penanganan limbah medis dan non-medis dengan bijak. Dengan demikian, sudah saatnya RS memberikan pelayanan berkualitas yang ternyata menuntut manajemen yang holistik dan paripurna hingga ke masalah pengelolaan sisa proses pemberian jasa layanan kesehatan (limbah). (EV)
Sumber:
1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Semiloka “Peran Teknik Perumahsakitan dalam Memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit di Bidang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan”di Jakarta, 20 Maret 2014 menurut Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan.
3. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2003.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolalan Lingkungan Hidup.