Disampaikan dalam Seminar Komite Medik dan Keperawatan RS tanggal 29 Maret 2014, Dr. dr. H. Hanny Ronosulistyo, Sp.OG. (K)., MM menyinggung masalah yang timbul dalam profesi kedokteran. Profesi luhur yang telah terbangun sejak masa Hiprocates ini, agaknya mengalami pasang surut dalam sejarahnya terutama di Indonesia. Di Indonesia dokter memiliki peranan penting sejak sebelum masa kemerdekaan, bahkan beberapa tokoh dokter merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Pun, ketika Indonesia merdeka dan negara jatuh miskin serta membutuhkan dolter, dokter menjadi profesi mulia yang dibiarkan tanpa remunerasi maupun regulasi atas kesejahteraan yang jelas. Dokter juga mengalami masa inpres. Fase-fase pembiaran, di mana dokter akhirnya membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pengaruh globalisasi dan hedonisme ini lama kelamaan menjadi fase pembenaran. Pembenaran-pembenaran di mana dokter memberikan pelayanan berdasarkan sistem pay for services ini, lama-kelamaan menyebabkan dokter masuk ke dalam comfort zone, di mana hal ini akhirnya menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang membebani masyarakat, terpuruknya citra dokter karena tuduhan dugaan malpraktik maupun pelayanan yang tidak berkualitas, serta kecemburuan dari profesi tetangga.

“Profesi dokter harus kembali ke khittah,” demikian disampaikan dr. Hanny yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komite Medik Nasional PERSI. Dr. hanny juga menjelaskan bahwa di sisi yang sama profesi dokter sedang dibidik oleh berbagai keadaan seperti tuntutan malpraktik dan fraud. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prahalat bahwa siapa pun yang tidak BELAJAR maka tidak akan BERUBAH, siapapun yang tidak berubah akan mati tergilas perubahan.Maka, dokter harus mau berubah. Kita pun tidak punya waktu banyak, karena sudah banyak sejawat dokter jadi korban dan akan makin banyak lagi ke depan. Kondisi ini harus diperbaiki dengan cara harus dipaksa dengan PERATURAN yang mengikat. Kondisi yang menuntut perubahan ini bertepatan dengan penetapan universal coverage yang menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Malpraktik dan JKN sebagai suatu tuntutan perubahan yang harus diperhatikan rumah sakit dan dokter mengharuskan dilakukannya KENDALI MUTU (untuk mencegah masalah akibat malpraktik) serta KENDALI BIAYA (JKN). Ha ini sangat sulit sekali dilakukan dan membutuhkan peran pimpinan yang kuat, teguh, amanah dan gigih melawan berbagai tantangan dan hambatan.

Untuk mencapai perubahan yang diharapkan, dr. hanny menyampaikan peran komite medis dalam menciptakan tata Kelola Klinis yang baik. Tata kelola klinis yang baik atau Good Clinical Governance adalah “suatu kerangka kerja di mana suatu institusi kesehatan mampu melaksanakan proses peningkatan mutu berkelanjutan dan menjaga standar mutu terbaik dalam layanan klinis melalui sistem dan lingkungan yang mengutamakan pelayanan klinis bermutu. Komite medik RS harus mengawal berjalannya pelayanan RS sesuai standar-standar yang telah ditetapkan. Hal ini selain tertuang dalam Permenkes 1438 / 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Pasal 4 juga termuat dalam standar akreditasi RS versi KARS 2012 dalam Bab PMKP.

Belajar dari UK (NHS), klinis perlu membangun kerjasama yang baik dengan bagian keuangan guna memastikan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan RS. Hasil survey kerjasama klinisi dan keuangan (NHS- Inggris) sebagaimana disampaikan oleh dr. Hanny adalah sebagai berikut.
Tiga kendala utama yang harus diselesaikan menurut klinisi :
 Kurangnya pemahaman dan kewaspadaan biaya pelayanan diantara klinisi.
 Kurangnya data biaya yang akurat.
 Pemaparan data klinis dan finansial yang kurang.
Tiga kendala utama yang harus diselesaikan menurut staf keuangan:
 Data biaya dan pembiayaan yang bervariasi.
 Kurangnya data biaya yang akurat.
 Kurangnya pemahaman an kewaspadaan biaya pelayanan diantara klinisi.
Lima cara untuk memperbaiki kerjasama klinisi – keuangan, menurut klinisi:
 Penggunaan aplikasi pengendalian biaya pasien berdasarkan aktivitas (Patient level costing).
 Mengaktifkan sistem “service line management” (pengendalian di tiap tahap pelayanan).
 Ada insentif dan sangsi untuk upaya kendali mutu dan kendali biaya yang terlaksana / tidak dilaksanakan.
 Ada pelatihan tentang pengendalian biaya untuk klinisi.
 Petugas keuangan ikut terlibat dalam pengelolaan pasien.
Lima cara untuk memperbaiki kerjasama klinisi – keuangan ,menurut staf keuangan .
 Ada insentif dan sangsi untuk upaya kendali mutu dan kendali biaya yang terlaksana / tidak dilaksanakan.
 Penggunaan aplikasi pengendalian biaya pasien berdasarkan aktivitas (Patient level costing).
 Mengaktifkan sistem “service line management” (pengendalian di tiap tahap pelayanan).
 Petugas keuangan ikut terlibat dalam pengelolaan pasien.
 Ada evaluasi bersama untuk biaya pembedahan antara klinisi dan staf keuangan.
Empat prasyarat untuk membangun kerjasama yang baik antara klinisi dan staf keuangan :
 Ada data yang akurat.
 “Clinical champions”
 “Financial champions”
 Budaya dan visi yang sama.

Di akhir presentasinya, dr. hanny memberikan penegasan tentang perlunya pembenahan internal RS di er JKN yang terintegrasi dalam kendali mutu melalui akreditasi RS dan standar pelayanan RS (termasuk clinical pathway) dan kendali biaya (monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap implementasi peraturan di RS serta penerapan clincal pathway). Di sisi yang lain, pembenahan eksternal perlu dilakukan oleh kementerian kesehatan dan penegak hukum. Hal ini meliputi, dilengkapinya PNPK (Pedoman nasional Praktik Kedokteran), perbaikan e-protocol dan sistem pengadaan, pembebasan bea dan pengurangan pajak kesehatan, serta penerapan UU Malpraktik kesehatan. (MA)

Sharing is caring!